Profil Bapenda

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan salah satu organisasi perangkat daerah provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pendapatan Daerah berdasarkan atas azas otonomi dan tugas pembantuan. Pada mulanya pengurusan Pendapatan Daerah merupakan salah satu fungsi dari Direktorat Keuangan pada Sub Direktorat Pendapatan. Setelah turunnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : Fimmat 7/15/3/73 juncto Nomor : KUPD 3/12/43 tentang Pembentukan Dispenda Tk.I dan Tk.II, yang ditindaklanjuti dengan Perda Tk.I Prov.Sultra Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi  Tenggara dengan Susunan Organisasi sebagai berikut:

a.         Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas;

b.         Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Kepala Tata Usaha;

c.         Unsur Pelaksana yaitu Kepala Sub Dinas.

Setelah Otonomi Daerah diimplementasikan, maka kelembagaan Dinas Pendapatan Dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara mengalami resuffle berdasarkan Perda Prov. Sultra Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Keputusan Gubernur Nomor 590 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian mengalami perubahan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2001 yang terakhir di rubah untuk kedua kalinya dengan Perda Nomor 15 Tahun 2001, ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Sulawesi  Tenggara Nomor 132 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kemudian mengalami perubahan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 yang terakhir dirubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 51 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan dan Asset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a.         Kepala Dinas;

b.         Sekretariat;

c.         Bidang Program;

d.         Bidang Pajak;

e.         Bidang Retribusi;

f.          Bidang Pendapatan Lain-lain;

g.         Bidang Pemanfaatan Aset;

h.         Bidang Verifikasi dan Pengawasan;

i.          Unit Pelaksanaan Teknis Dinas ( UPTD );

j.          Kelompok Jabatan Fungsional.

Kantor UPTD/SAMSAT Prov. Sulawesi Tenggara didirikan pada tahun 1979 dimana wilayah kerjanya meliputi di 4 (Empat) Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tenggara berdudukan di Kendari sebagai Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara.

PadaTahun 1985 terbentuk Kantor Perwakilan Dinas Pendapatan Tk. I dan sekaligus juga merupakan Kantor UPTD/SAMSAT yang berfungsi melayani pengurusan surat-surat Kendaraan Bermotor di tiap Kabupaten yaitu :

1.   Kab. Kolaka berkedudukan di Kolaka

2.   Kab. Kendari berkedudukan di Unaaha

3.   Kab. Buton berkedudukan di Bau – Bau

4.   Kab. Muna berkedudukan di Raha

Pada tahun 1986 Kantor Perwakilan Dinas Pendapatan Tk. I tersebut diatas ditingkatkan statusnya menjadi Kantor Cabang terdapat Kantor UPTD/SAMSAT. Peningkatan status tersebut dimaksudkan untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus pendekatan pelayanan kepada masyarakat karena pertimbangan luas wilayah Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2022 UPTB Samsat telah terbagi menjadi 17 (Tujuh belas) Kabupaten kota.

Proses perubahan lembaga Dinas Pendapatan menyangkut perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam menghadapi tantangan masa depan, lebih menajamkan tatapan ke masa depan terhadap keberadaan dan peranan Badan Pendapatan Provinsi Selawesi Tenggara dan  lebih  mampu  menyikapi  secara positif dan melakukan inovasi kebijakan yang mampu memberikan nilai tambah menjadi suatu potensi yang realistis dan sangat dominan dalam penyediaan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Sulawesi Tenggara.

Proses transformasi berikutnya adalah karena perubahan kewenangan yang diamanatkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dimana bidang keuangan merupakan bagian dari unsur penunjang urusan pemerintahan, sehingga bentuk organisasinya berubah menjadi Badan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 04 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Non Struktural Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka terhitung sejak Januari 2017, Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tenggara berubah menjadi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Visi Gubernur Sulawesi Tenggara Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, S.E., M.M. dan Wakil Gubernur Ir. Hugua M.Ling. (ASR-Hugua) Periode 2025-2029 adalah “Terwujudnya Sulawesi Tenggara Maju, Menuju Masyarakat Aman, Sejahtera, dan Religius”. Visi ini menjadi arah besar pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode 2025– 2030.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 52 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kedudukan dan Susunan Organisasi, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Bapenda Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang keuangan sub bidang urusan pengelolaan Pendapatan Daerah.

• 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
• 2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/ Kota di bidang Pendapatan Daerah;
• 3. Pembinaan teknis di bidang Pendapatan Daerah;
• 4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
• 5. Pelaksanakan urusan Tata Usaha Badan; Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsi badan